News Tutuyan — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang digelar oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa (15/7/2025). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting dan diikuti oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.
Rakor tersebut bertujuan memperkuat pemahaman bersama mengenai mekanisme penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya di lingkungan KPU. Langkah ini juga merupakan bentuk komitmen lembaga penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan agar tetap sesuai dengan prinsip transparansi dan tertib administrasi.
Dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kegiatan ini diikuti oleh Ketua KPU Boltim Rusmin Mamonto, Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan Nugroho Lasabuda, Sekretaris Dolfie Kereh, serta seluruh Kepala Sub Bagian, Bendahara, dan staf pengelola keuangan. Kehadiran mereka menjadi bukti keseriusan KPU Boltim dalam memperkuat kapasitas internal dan memastikan setiap pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Dalam arahannya, perwakilan dari KPU Provinsi Sulawesi Utara menegaskan pentingnya setiap satuan kerja memahami prosedur Tuntutan Ganti Rugi (TGR) agar setiap potensi kerugian negara bisa segera diminimalisasi dan diselesaikan dengan tepat waktu. Selain itu, Rakor juga membahas langkah-langkah teknis dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mulai dari proses klarifikasi, verifikasi dokumen, hingga penyusunan laporan tindak lanjut.
Ketua KPU Boltim Rusmin Mamonto menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan Rakor ini sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan yang lebih baik di tingkat daerah. Menurutnya, pengelolaan keuangan publik di lingkungan KPU bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
“Kami berkomitmen untuk melaksanakan setiap amanat peraturan dengan sebaik-baiknya. Rakor ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran KPU Boltim agar tetap berhati-hati dan bertanggung jawab dalam setiap penggunaan anggaran negara,” ujar Rusmin.
Selain itu, Rakor juga menjadi sarana evaluasi terhadap tindak lanjut temuan sebelumnya yang masih perlu diselesaikan, sekaligus menyusun strategi pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Dalam forum tersebut, KPU Provinsi juga memaparkan pedoman baru terkait mekanisme penyelesaian TGR berbasis digital untuk mempercepat pelaporan dan monitoring keuangan di setiap tingkatan.
Dengan terselenggaranya Rakor ini, KPU Boltim berharap terwujud tata kelola keuangan yang semakin transparan, efisien, dan akuntabel. Penguatan sistem pengawasan internal dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan menjadi kunci agar lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten mampu menjaga kepercayaan publik serta mendukung pelaksanaan pemilu yang bersih, berintegritas, dan profesional di masa mendatang.
