Bupati Michael Thungari Teken Komitmen Antikorupsi, Sangihe Siap Jadi Contoh Tata Kelola Bersih

Sangihe Tegaskan Komitmen Antikorupsi: Bupati Michael Thungari Ikuti Penandatanganan Bersama dengan KPK dan Seluruh Kepala Daerah se-Sulut

News Tutuyan– Langkah besar dalam pemberantasan korupsi di Sulawesi Utara (Sulut) resmi dimulai. Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Utara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Sulut, termasuk Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sangihe, Ferdy Sondakh, S.E.

Pertemuan ini bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi, seluruh pemimpin Sulut, termasuk Bupati Thungari, menyatakan tekad mereka untuk memerangi praktik korupsi di wilayah masing-masing.

KPK Fasilitasi Kolaborasi Antardaerah

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, bersama Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Agung Yudha Wibowo, serta Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto. Kehadiran para petinggi KPK ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Dalam sambutannya, perwakilan KPK menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga pengawas untuk menciptakan sistem yang lebih akuntabel. “Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat,” tegas Johanis Tanak.

Bupati Sangihe Paparkan Langkah Konkret Pencegahan Korupsi

Baca Juga: Harga Rp189 Jutaan, Mitsubishi Expander Mirip Pajero Sport

Sebagai bagian dari agenda rapat, setiap kepala daerah diminta memaparkan tantangan dan upaya pencegahan korupsi di wilayahnya. Bupati Michael Thungari menyatakan bahwa Kabupaten Sangihe telah melakukan sejumlah langkah progresif, antara lain:

1. Penguatan Sistem Pengawasan Keuangan Daerah – Memastikan setiap anggaran digunakan secara tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa – Menerapkan sistem e-procurement untuk meminimalisasi praktik mark-up dan kolusi.

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) – Melalui pelatihan integritas dan penyuluhan antikorupsi.

4. Kolaborasi dengan Inspektorat dan BPK – Memperkuat audit internal untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

“Kami di Sangihe berkomitmen penuh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan demi kesejahteraan rakyat,” tegas Thungari.

Gubernur Sulut: “Korupsi adalah Kejahatan Luar Biasa”

Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus Komaling, dalam pidatonya menyebut korupsi sebagai “kejahatan luar biasa” yang membutuhkan penanganan ekstra. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Butuh kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi langkah KPK yang aktif mendampingi pemerintah daerah dalam penguatan sistem pengawasan. “Dengan komitmen yang ditandatangani hari ini, kita semua harus bergerak bersama. Tidak ada lagi toleransi untuk korupsi,” tegas Komaling.

Penandatanganan Komitmen Bersama: Ikrar Kolektif Pemimpin Sulut

Puncak acara ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi oleh seluruh kepala daerah se-Sulut, termasuk Bupati Michael Thungari dan Ketua DPRD Sangihe Ferdy Sondakh. Dokumen ini berisi 5 poin utama:

1. Memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas keuangan daerah.

2. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

3. Mempercepat penyelesaian laporan kekayaan pejabat negara (LHKPN).

4. Melakukan pencegahan gratifikasi dan konflik kepentingan.

5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Penandatanganan ini menjadi momentum bersejarah, menunjukkan bahwa seluruh pemimpin Sulut satu suara dalam memerangi korupsi.