News Tutuyan – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan komitmennya untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Target ambisius ini ditetapkan sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah daerah. Pemerintah provinsi menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dari 6,19 persen menjadi 5,59 persen pada akhir 2025, dan lebih jauh lagi hingga berada di kisaran 4,62–4,22 persen pada tahun 2029.
Wakil Gubernur Victor J Mailangkay menyampaikan bahwa target tersebut merupakan bagian integral dari pelaksanaan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025–2029. Ia menegaskan bahwa upaya ini bukan sekadar penurunan angka statistik, tetapi merupakan langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghapus kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Sulut.
“Pemerintah daerah bersama kabupaten dan kota harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian program penanggulangan kemiskinan, mengidentifikasi akar persoalan dengan lebih cermat, dan merumuskan langkah strategis yang inovatif, kolaboratif, serta tepat sasaran,” ujar Mailangkay dalam keterangannya di Manado, Jumat (17/10/2025).
Menurutnya, semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya sinergi lintas sektor—baik antara lembaga pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat sipil—untuk memastikan setiap program benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat miskin dan rentan.
Mailangkay juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat tujuh kabupaten/kota yang berhasil mencatatkan tingkat kemiskinan di bawah rata-rata provinsi, sementara delapan daerah lainnya masih memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan yang perlu dijembatani melalui kebijakan dan intervensi yang lebih tajam serta terarah.
“Capaian dan tantangan ini merupakan refleksi bahwa hanya dengan kolaborasi yang kokoh dan konsistensi, kita dapat mempercepat pencapaian target angka kemiskinan secara berkelanjutan di seluruh pelosok Sulawesi Utara,” lanjutnya.
Wagub juga menekankan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan intervensi program benar-benar menyentuh kelompok sasaran prioritas. Pemerintah daerah akan memperkuat basis data terpadu agar kebijakan penanggulangan kemiskinan lebih akurat, efektif, dan efisien.
“Penguatan koordinasi, sinergi lintas sektor, serta pelaksanaan intervensi yang berbasis data menjadi kunci. Dengan begitu, setiap langkah yang diambil tepat sasaran, berdampak nyata, dan mampu menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, pada Maret 2025 persentase penduduk miskin tercatat sebesar 6,71 persen, mengalami kenaikan tipis 0,01 poin dibandingkan September 2024. Meski demikian, angka tersebut masih lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang berada di level 8,47 persen.
Pemerintah Provinsi Sulut berkomitmen melaksanakan berbagai program strategis untuk mencapai target penurunan kemiskinan tersebut, antara lain:
-
Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, dan dukungan UMKM.
-
Program perlindungan sosial terarah yang fokus pada rumah tangga sangat miskin dan rentan.
-
Peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sanitasi.
-
Pembangunan infrastruktur pedesaan untuk membuka akses ekonomi wilayah tertinggal.
Upaya kolaboratif ini diharapkan mampu memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat, memperkecil kesenjangan antardaerah, dan memastikan tidak ada warga Sulut yang tertinggal dalam pembangunan. Pemerintah provinsi juga mengajak semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung pencapaian target pengentasan kemiskinan tersebut.
