News Tutuyan – Menjelang peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Persatuan Wartawan Indonesia PWI–MA menunjukkan komitmennya dalam memperkuat profesionalisme insan pers dengan menggelar kegiatan edukasi hukum bagi jurnalis. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun pers yang berintegritas, beretika, dan taat hukum di tengah dinamika kebebasan pers yang semakin kompleks.
Edukasi hukum tersebut dilaksanakan melalui sinergi PWI-MA dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk praktisi hukum dan lembaga terkait.
Perkuat Pemahaman Jurnalis terhadap Aspek Hukum
Ketua PWI-MA menyampaikan bahwa edukasi hukum bagi jurnalis menjadi kebutuhan mendesak, mengingat tantangan kerja pers saat ini tidak hanya berkaitan dengan teknis jurnalistik, tetapi juga aspek hukum yang menyertainya.
“Jurnalis harus memahami batasan hukum dalam menjalankan tugas jurnalistik, mulai dari Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, hingga risiko hukum di era digital,” ujarnya.
Menurutnya, pemahaman hukum yang baik akan melindungi jurnalis dari potensi kriminalisasi serta mendorong karya jurnalistik yang berkualitas dan bertanggung jawab.
Sinergi dengan Praktisi dan Aparat Penegak Hukum
Dalam kegiatan edukasi tersebut, PWI-MA menggandeng praktisi hukum, akademisi, serta aparat penegak hukum untuk memberikan pemahaman komprehensif terkait regulasi pers, hak dan kewajiban jurnalis, serta mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan.
Kolaborasi ini dinilai penting untuk membangun kesamaan persepsi antara insan pers dan penegak hukum, sehingga kebebasan pers tetap terjaga tanpa mengabaikan supremasi hukum.
“Kami ingin membangun komunikasi yang sehat antara jurnalis dan aparat hukum, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam praktik jurnalistik,” kata salah satu narasumber.
Baca juga: Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans, Komisi V DPR Minta Izin PO Dicabut
Jelang HPN 2026, Pers Didorong Lebih Profesional
Momentum menjelang HPN 2026 dimanfaatkan PWI-MA untuk mendorong peningkatan kapasitas wartawan, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital, media sosial, dan derasnya arus informasi.
Ketua PWI-MA menegaskan bahwa pers yang profesional harus dibekali dengan pengetahuan hukum yang memadai agar mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara berimbang dan beretika.
“HPN bukan sekadar perayaan, tetapi momentum refleksi dan peningkatan kualitas pers,” tegasnya.
Cegah Sengketa Pemberitaan Sejak Dini
Melalui edukasi hukum ini, PWI-MA berharap jurnalis dapat lebih memahami prinsip kehati-hatian dalam pemberitaan, termasuk verifikasi data, perlindungan narasumber, serta penghindaran konten yang berpotensi melanggar hukum.
Langkah ini juga diharapkan dapat meminimalkan sengketa pemberitaan, baik pidana maupun perdata, yang kerap menjerat jurnalis akibat kurangnya pemahaman aspek hukum.
“Dengan bekal hukum yang kuat, jurnalis bisa bekerja lebih percaya diri dan bertanggung jawab,” tambahnya.
Komitmen Berkelanjutan Tingkatkan Kualitas Pers Daerah
PWI-MA memastikan bahwa edukasi hukum bagi jurnalis tidak berhenti pada satu kegiatan saja, melainkan akan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari program pembinaan wartawan.
Ke depan, PWI-MA juga berencana mengembangkan pelatihan tematik lainnya untuk meningkatkan kompetensi wartawan daerah agar mampu bersaing dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme pers.
“Pers yang kuat adalah pers yang cerdas hukum dan berpegang pada etika,” pungkas Ketua PWI-MA.
