Gubernur Sulut dan Kapolda Terima Massa Demonstrasi di Kantor Gubernur
News Tutuyan – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay dan Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Langie menerima perwakilan massa demonstrasi yang menggelar aksi damai di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (2/9/2025) pagi.
Aksi demonstrasi tersebut diikuti oleh ratusan peserta yang datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, organisasi pemuda, serta perwakilan komunitas warga pesisir. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari transparansi pengelolaan sumber daya alam, penegakan hukum atas kasus lingkungan, hingga peningkatan pelayanan publik di daerah perbatasan dan kepulauan.
Massa tiba di kompleks kantor gubernur sekitar pukul 09.00 WITA dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP. Suasana aksi berlangsung tertib meskipun beberapa kali orator menyampaikan aspirasi dengan nada tinggi di depan gerbang utama.
Sekitar pukul 10.00 WITA, Gubernur Yulius bersama Wakil Gubernur dan Kapolda keluar dari kantor untuk menemui langsung para pengunjuk rasa. Dalam dialog terbuka yang difasilitasi oleh aparat kepolisian, gubernur menyampaikan apresiasi atas sikap kritis masyarakat yang tetap menyalurkan aspirasi secara damai.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terbuka terhadap kritik dan masukan. Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” ujar Gubernur Yulius di hadapan peserta aksi.
Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Langie menegaskan bahwa pihaknya siap menjamin keamanan dan ketertiban selama penyampaian pendapat di muka umum berlangsung dengan tertib dan sesuai aturan hukum.
“Kami menghargai hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Namun, kami juga mengingatkan agar aksi dilakukan secara damai dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya,” kata Roycke.
Sementara itu, Wakil Gubernur Victor Mailangkay menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan membentuk tim kecil lintas dinas untuk menindaklanjuti beberapa poin aspirasi yang disampaikan massa, terutama terkait pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Talaud dan Sangihe.
Usai dialog yang berlangsung hampir satu jam, perwakilan massa menyerahkan surat pernyataan resmi kepada gubernur berisi daftar tuntutan dan rekomendasi. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 11.30 WITA dengan pengawalan aparat keamanan.
Aksi tersebut menjadi salah satu bentuk partisipasi publik yang mencerminkan dinamika demokrasi di Sulawesi Utara, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemangku kebijakan.
