Boltim Raih Penghargaan Nasional, Bukti Komitmen Kuat dalam Reformasi Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan
News Tutuyan– Dalam suatu pagi yang cerah di Manado, di halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara, semangat reformasi hukum Indonesia kembali dinyalakan. Puncak peringatan Hari Pengayoman ke-80 yang mengusung tema besar “Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum Untuk Menyongsong Masa Depan” menjadi saksi penting bagi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
Kehadiran Wakil Bupati Boltim, Argo V. Sumaiku, dalam upacara bendera pada pukul 07.30 WITA itu, bukan sekadar formalitas. Kehadirannya adalah pernyataan politik yang tegas tentang komitmen pemerintah daerah dalam menyokong agenda besar reformasi hukum nasional. Dan komitmen itu tidak berhenti pada kata-kata; ia dibuktikan dengan sebuah pencapaian konkret.
Pada kesempatan yang khidmat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerima Penghargaan sebagai Daerah yang Berperan Serta dalam Kerja Sama Penyusunan Produk Hukum. Penghargaan ini bukan hanya sekadar piagam, melainkan sebuah pengakuan nasional atas konsistensi, kualitas, dan keseriusan Boltim dalam membangun regulasi daerah yang berintegritas.
Makna Di Balik Penghargaan: Lebih dari Sekadar Regulasi
Apa sebenarnya makna dari penghargaan “Penyusunan Produk Hukum” ini? Dalam praktiknya, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan produk hukum daerah lainnya seringkali dihadapkan pada kompleksitas yang tinggi.
Tim Garda Terdepan: Bagian Hukum Setda Boltim
Di balik setiap kebijakan yang brilian, selalu ada tim yang bekerja keras. Wakil Bupati Argo V. Sumaiku didampingi oleh jajaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boltim—para pahlawan tanpa tanda jasa yang menjadi garda terdepan dalam percepatan dan kualitas penyusunan regulasi daerah.
Mereka adalah para penyusun naskah, peneliti, dan perumus kebijakan yang memastikan setiap draf peraturan tidak hanya legal tetapi juga legitimate.
Baca Juga: Bupati Yusra Pacu SDM Pemkab Bolmong Gandeng Polimdo lewat MoU Tridharma
Visi Kepemimpinan: Oskar Manoppo dan Argo V. Sumaiku Membangun Fondasi Hukum yang Kokoh
Pencapaian ini tidak bisa dilepaskan dari visi kepemimpinan Bupati Oskar Manoppo dan Wakil Bupati Argo V. Sumaiku. Sejak memimpin, duo ini telah menempatkan penataan regulasi dan birokrasi sebagai prioritas utama. Mereka memahami bahwa sebelum membangun infrastruktur fisik, sebuah daerah harus terlebih dahulu membangun infrastruktur hukum yang kokoh.
Fondasi hukum yang transparan dan akuntabel inilah yang akan menciptakan iklim investasi yang sehat, melindungi hak-hak masyarakat, dan mencegah praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Penghargaan dari Kemenkumham ini adalah bukti nyata bahwa visi tersebut tidak hanya wacana, tetapi telah diimplementasikan dengan rapi dan berkelanjutan.
