Gubernur Sulawesi Utara Gandeng Bakamla RI Perkuat Keamanan Laut dan Cegah Penangkapan Ikan Ilegal
News Tutuyan – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus, mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengawasan wilayah laut provinsi tersebut, khususnya di kawasan perbatasan yang rawan penyelundupan dan penangkapan ikan secara ilegal. Langkah ini dilakukan melalui kerja sama intens dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia.
Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sulut, Denny Mangala, pertemuan Gubernur Yulius dengan Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Irvansyah, yang digelar di Manado, Rabu (6/11/2025), membahas berbagai strategi untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan wilayah perairan Sulawesi Utara, khususnya di zona perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Gubernur menekankan pentingnya pengawasan maritim di perbatasan laut Sulut, serta perlunya langkah-langkah pengamanan yang ketat untuk mencegah praktik ilegal, termasuk penangkapan ikan ilegal dan penyelundupan barang,” jelas Denny Mangala.
Gubernur Yulius menekankan bahwa dari perspektif perikanan dan pariwisata, laut bukan sekadar wilayah geografis, melainkan sumber kehidupan dan ekonomi masyarakat pesisir. Aktivitas maritim yang tidak diawasi dengan baik dapat merugikan nelayan lokal, mengancam ekosistem laut, dan melemahkan potensi pariwisata bahari di Sulut.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Yulius mengusulkan beberapa langkah konkret:
-
Patroli rutin dan terkoordinasi di wilayah perairan strategis untuk mencegah penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan aktivitas maritim yang mengganggu keamanan.
-
Edukasi dan pembinaan bagi nelayan lokal, termasuk sosialisasi tentang praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, hak-hak nelayan, dan tata cara pelaporan aktivitas ilegal di laut.
-
Sinergi lintas instansi, melibatkan Bakamla, TNI AL, Kepolisian, serta pemerintah daerah, agar pengawasan laut berjalan efektif dan berkelanjutan.
-
Pengembangan sistem monitoring berbasis teknologi, seperti penggunaan radar maritim, kapal patroli, dan drone laut untuk mendeteksi aktivitas ilegal secara real-time.
Gubernur berharap langkah-langkah ini dapat menjadikan perairan Sulut aman, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari laut.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Irvansyah, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Gubernur Sulut. Ia menekankan bahwa penguatan keamanan laut memerlukan kolaborasi antara aparat keamanan maritim, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal.
“Perairan Sulut memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, baik dari sektor perikanan maupun pariwisata. Dengan sinergi yang baik, kami optimistis wilayah ini dapat terjaga keamanannya sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan,” ujar Laksdya TNI Irvansyah.
Selain itu, kedua pihak sepakat untuk mengembangkan program-program berkelanjutan yang mencakup:
-
Sosialisasi hukum dan regulasi maritim bagi nelayan dan masyarakat pesisir.
-
Peningkatan kapasitas SDM aparat pengawas laut, termasuk pelatihan penggunaan teknologi patroli modern.
-
Kolaborasi lintas daerah, agar patroli perairan tidak hanya efektif secara lokal, tetapi juga mencakup zona perbatasan yang strategis.
Langkah kolaboratif ini menunjukkan komitmen Sulut untuk menjadikan wilayah laut tidak hanya aman dari aktivitas ilegal, tetapi juga mendukung kelestarian ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat lokal. Para pakar maritim menilai pendekatan ini sebagai model pengelolaan laut berbasis sinergi pemerintah daerah dan aparat keamanan pusat, yang bisa diterapkan di provinsi lain di Indonesia dengan tantangan serupa.
Dengan langkah ini, Sulawesi Utara diharapkan menjadi provinsi maritim yang aman, produktif, dan berkelanjutan, serta memberikan contoh bagi daerah lain dalam menjaga sumber daya laut secara optimal.
